Jakarta, 20 September 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena, dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di sejumlah wilayah. Sirajudin diamankan di Jakarta bersama empat orang lainnya dalam rangkaian operasi tersebut. Secara keseluruhan terdapat 14 orang yang diamankan dari Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Perkara yang sedang ditangani diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Seluruh pihak yang diamankan kemudian menjalani pemeriksaan untuk mendalami dugaan transaksi dan keterlibatan masing-masing.
Dari total 14 orang yang diamankan, lima orang ditangkap di Jakarta termasuk Sirajudin Lasena. Delapan orang lainnya diamankan di wilayah Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sedangkan satu orang diamankan di Gorontalo. Para pihak tersebut berasal dari sejumlah unsur, mulai dari kepala dinas, aparatur sipil negara hingga pihak swasta. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pihak pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan proyek yang sedang diselidiki. Penyidik juga menelusuri komunikasi serta rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum operasi dilakukan. Keterangan masing-masing pihak akan menjadi bagian penting untuk menentukan konstruksi perkara.
Dalam operasi tersebut, petugas turut mengamankan uang tunai dalam mata uang rupiah dengan nilai mencapai ratusan juta. Uang ditemukan dari sejumlah pihak dan lokasi berbeda yang menjadi sasaran operasi di Jakarta, Sulawesi Utara serta Gorontalo. Nilai terperinci dan asal-usul uang tersebut masih didalami untuk mengetahui keterkaitannya dengan proyek yang sedang diselidiki. Penyidik akan mencocokkan barang bukti dengan keterangan pihak-pihak yang diperiksa. Penelusuran juga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat aliran dana lain di luar uang yang telah diamankan. Hasil pemeriksaan nantinya akan menentukan posisi uang tersebut dalam perkara.
Dugaan korupsi sementara berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur jalan yang berada di lingkungan Dinas PUTR Bolaang Mongondow Utara. Penyidik masih mendalami proyek mana saja yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang oleh penyelenggara negara. Pemeriksaan terhadap kepala dinas dan pihak swasta diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan serta dugaan transaksi yang terjadi. Penelusuran dapat mencakup tahapan penentuan proyek hingga hubungan antara kontraktor dan pejabat pemerintah daerah. Karena proses pemeriksaan masih berlangsung, konstruksi perkara belum sepenuhnya diumumkan. Rincian mengenai proyek serta nilai transaksi akan diketahui setelah proses awal penanganan perkara selesai.
Sirajudin Lasena dan pihak lain yang diamankan pada tahap awal masih menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai mekanisme penanganan operasi tangkap tangan, penyidik memiliki waktu untuk menentukan status hukum mereka setelah seluruh bukti awal dan keterangan diperiksa. Karena itu, penangkapan dalam operasi tersebut belum dengan sendirinya berarti seluruh pihak yang diamankan berstatus tersangka. Penyidik perlu melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah bukti yang diperoleh memenuhi ketentuan untuk meningkatkan status perkara. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memisahkan peran masing-masing orang yang berada dalam rangkaian operasi. Keputusan mengenai status hukum akan diumumkan setelah proses tersebut diselesaikan.
Kasus ini menjadi perhatian karena melibatkan kepala daerah serta dugaan korupsi pada proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Pengembangan penyidikan berpotensi mengungkap pihak lain apabila ditemukan bukti mengenai keterlibatan tambahan dalam pengaturan maupun transaksi proyek. Dokumen pengadaan, komunikasi elektronik dan catatan keuangan dapat menjadi bagian yang diperiksa untuk melengkapi keterangan para pihak. Penyidik juga akan menelusuri apakah uang ratusan juta yang diamankan merupakan satu-satunya transaksi atau bagian dari rangkaian penerimaan yang lebih luas. Sampai proses pemeriksaan selesai, asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang diamankan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan konstruksi perkara serta pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban hukum.