Pidie, 8 November 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil tindakan tegas terhadap jajaran komando yang bertanggung jawab saat terjadinya insiden penembakan maut di Kabupaten Pidie, Aceh. Desakan tersebut mencakup pencopotan komandan yang dinilai memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap personel yang terlibat. Komnas HAM menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pelaku penembakan, tetapi juga perlu menelusuri kemungkinan kelalaian dalam sistem komando.
Insiden penembakan tersebut menjadi perhatian karena melibatkan anggota militer dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Komnas HAM menekankan pentingnya penyelidikan menyeluruh untuk memastikan kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab. Pemeriksaan juga perlu mencakup penggunaan senjata api, prosedur pengamanan, dan kepatuhan personel terhadap aturan pelaksanaan tugas. Seluruh proses diharapkan berlangsung transparan agar keluarga korban memperoleh kepastian hukum.
Komnas HAM berpandangan bahwa tanggung jawab seorang komandan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perintah secara langsung. Pengawasan terhadap perilaku anggota, pengendalian penggunaan senjata, dan pencegahan pelanggaran merupakan bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Karena itu, evaluasi terhadap pejabat komando diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan pengawasan sebelum insiden terjadi. Meski demikian, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti.
Anggota Komnas HAM Amiruddin al-Rahab secara khusus meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegur keras komandan satuan di Aceh dan mempertimbangkan pencopotannya. Desakan itu disampaikan setelah bentrokan pada 4 November 2026 di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, yang bermula dari upaya penurunan bendera Bulan Bintang saat peringatan Maulid Nabi. Peristiwa tersebut menyebabkan seorang pemuda bernama Abzalul Rizal meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Selain meminta evaluasi komandan, Amiruddin mendorong pemeriksaan seluruh senjata yang digunakan dalam kejadian tersebut melalui uji balistik. Komnas HAM juga meminta autopsi forensik terhadap korban meninggal untuk memastikan penyebab kematiannya. Pemeriksaan terhadap personel yang berada di lokasi dinilai penting agar dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dapat diuji secara objektif. Hasil penyelidikan diharapkan menjadi dasar penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Komnas HAM turut mengusulkan pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan pemerintah dan unsur masyarakat Aceh. Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menyatakan pihaknya sedang melakukan investigasi internal dan membantah adanya penggunaan peluru tajam oleh prajurit. Pemerintah melalui Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan komitmen untuk mengungkap fakta kejadian. Perbedaan keterangan mengenai penggunaan senjata menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan melalui pemeriksaan independen.
Komnas HAM menegaskan bahwa perdamaian Aceh yang telah berlangsung lebih dari dua dekade harus tetap dijaga. Penanganan persoalan masyarakat, termasuk perdebatan mengenai penggunaan bendera daerah, diharapkan mengutamakan dialog dan pendekatan hukum yang proporsional. Hingga kini, tuntutan pencopotan komandan merupakan rekomendasi Komnas HAM, bukan keputusan resmi TNI. Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.