Yerusalem, 10 November 2026 – Kubu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meningkatkan manuver politik untuk mencegah partai-partai Arab bergabung dalam pemerintahan koalisi yang tengah diupayakan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot. Langkah tersebut muncul setelah Presiden Israel Isaac Herzog memberikan mandat kepada Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru menyusul hasil pemilihan parlemen pada 27 Oktober 2026. Netanyahu dan sekutunya berusaha memengaruhi arah negosiasi koalisi dengan menolak keterlibatan partai-partai yang mewakili warga Arab Israel. Persaingan semakin tajam karena tidak ada satu pun blok politik yang memperoleh mayoritas kursi di parlemen. Situasi tersebut membuat dukungan partai-partai kecil menjadi faktor penting dalam menentukan pemerintahan Israel berikutnya.
Hasil pemilihan umum menunjukkan blok partai sayap kanan dan kelompok keagamaan yang mendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi Knesset. Sementara itu, kelompok oposisi yang dipimpin Eisenkot menguasai 48 kursi, sedangkan dua kelompok partai Arab memperoleh 19 kursi. Untuk membentuk pemerintahan dengan dukungan mayoritas parlemen, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi. Kondisi tersebut menempatkan partai-partai Arab dalam posisi strategis karena dukungan mereka dapat membantu Eisenkot mengamankan mayoritas. Namun, kemungkinan kerja sama itu menghadapi penolakan dari sejumlah tokoh politik Israel yang memiliki pandangan berbeda mengenai keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan.
Netanyahu bersama Partai Likud berulang kali menyampaikan keberatan terhadap pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Mereka berpendapat bahwa koalisi semacam itu dapat menimbulkan persoalan dalam pengambilan keputusan mengenai keamanan nasional dan kebijakan pertahanan. Pandangan tersebut terutama berkaitan dengan perbedaan sikap terhadap konflik Palestina, operasi militer Israel, serta hubungan pemerintah dengan kelompok-kelompok politik Arab. Sejumlah sekutu Netanyahu juga menggunakan perdebatan tersebut untuk menekan partai-partai oposisi agar tidak menjalin kesepakatan dengan kelompok Arab. Di sisi lain, para pemimpin partai Arab menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam proses politik merupakan hak demokratis sebagai wakil warga negara Israel yang dipilih melalui pemilihan umum.
Dua kelompok politik Arab yang menjadi perhatian utama adalah Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas dan Joint List. Ra’am memperoleh delapan kursi, sementara Joint List menguasai sebelas kursi dalam pemilihan parlemen terbaru. Kedua kelompok memberikan dukungan kepada Eisenkot dalam proses penentuan calon pembentuk pemerintahan, tetapi memiliki pendekatan berbeda mengenai bentuk kerja sama. Ra’am menyatakan kesediaan untuk mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pemerintahan, sedangkan Joint List lebih memilih memberikan dukungan dari luar koalisi. Perbedaan tersebut memberikan sejumlah pilihan bagi Eisenkot, meskipun masing-masing pilihan memiliki konsekuensi politik terhadap hubungan dengan partai-partai oposisi lainnya.
Tantangan terbesar Eisenkot tidak hanya berasal dari tekanan Netanyahu, tetapi juga dari perbedaan sikap di antara partai-partai yang mendukung perubahan pemerintahan. Pemimpin Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap pemerintahan yang melibatkan atau bergantung pada dukungan partai-partai Arab. Sikap tersebut memperumit upaya membangun koalisi karena Eisenkot harus mempertahankan dukungan kelompok oposisi sekaligus mencari tambahan kursi. Sebagai alternatif, Eisenkot membuka komunikasi dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang selama ini menjadi bagian dari kekuatan politik Netanyahu. Namun, kelompok tersebut memiliki tuntutan tersendiri, terutama mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks, sehingga proses negosiasi belum menghasilkan kesepakatan final.
Presiden Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot pada Minggu, 8 November 2026. Mantan kepala militer Israel tersebut memperoleh waktu awal selama 28 hari untuk menyusun koalisi, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari sesuai ketentuan. Eisenkot menyatakan keinginannya membentuk pemerintahan yang mampu mengurangi perpecahan politik dan menghadapi berbagai persoalan keamanan serta diplomatik Israel. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah partai yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Netanyahu, termasuk Likud, selama kesepakatan menempatkannya sebagai pemimpin pemerintahan baru. Sementara itu, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri sementara hingga terbentuk pemerintahan yang memperoleh dukungan parlemen.
Persaingan pembentukan koalisi berlangsung ketika Israel menghadapi tekanan politik dalam negeri dan tantangan hubungan internasional akibat konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan partai Arab menjadi salah satu isu utama karena menyangkut representasi politik warga Arab Israel serta arah kebijakan pemerintahan mendatang. Hingga Selasa, 10 November 2026, belum terdapat kesepakatan resmi yang memastikan partai-partai Arab akan bergabung dalam kabinet Eisenkot. Netanyahu dan sekutunya masih berusaha mempertahankan pengaruh politik, sementara Eisenkot melanjutkan pembicaraan dengan berbagai kelompok parlemen untuk memperoleh dukungan yang diperlukan. Hasil negosiasi dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah Israel berhasil membentuk pemerintahan baru atau kembali menghadapi kebuntuan politik yang dapat membuka jalan menuju pemilihan ulang.