Cirebon, 16 September 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyoroti pola pengelolaan pendapatan sebagian nelayan di kawasan Pantai Utara Jawa Barat yang menurutnya perlu diperbaiki. Ia menilai sebagian nelayan masih memiliki kebiasaan menghabiskan pendapatan setelah memperoleh hasil dari melaut, termasuk untuk menggelar hajatan maupun pesta. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Dedi menghadiri groundbreaking pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan di Kota Cirebon. Menurutnya, persoalan kesejahteraan nelayan tidak hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan mengelola penghasilan untuk kebutuhan jangka panjang. Karena pendapatan nelayan sangat bergantung pada kondisi laut dan hasil tangkapan, kebiasaan menyisihkan uang dinilai semakin penting. Ia pun mendorong adanya perubahan pola pengelolaan keuangan keluarga nelayan.
Dedi menyebut terdapat karakter tertentu yang menurut pengamatannya masih ditemukan pada sebagian masyarakat nelayan Pantura. Salah satunya adalah pola konsumsi yang meningkat ketika hasil tangkapan sedang melimpah. Pendapatan yang diperoleh setelah melaut terkadang segera digunakan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan sosial. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan ketika cuaca memburuk dan nelayan tidak dapat melaut dalam waktu tertentu. Tanpa simpanan yang memadai, keluarga nelayan dapat menghadapi tekanan keuangan ketika pendapatan berhenti sementara. Dedi karena itu mendorong nelayan mulai membangun kebiasaan menabung sebagai perlindungan menghadapi ketidakpastian.
Namun, Dedi juga menilai perubahan perilaku keuangan harus berjalan bersama peningkatan perlindungan sosial dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki program asuransi yang mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal. Jumlah penerima perlindungan tersebut ditargetkan meningkat menjadi empat juta orang pada 2027. Nelayan di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, serta berbagai daerah Pantura menjadi kelompok yang akan didorong masuk dalam skema tersebut. Dedi meminta dinas terkait melakukan pendataan secara lebih menyeluruh. Pemerintah daerah ingin memastikan nelayan memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan maupun kesehatan.
Pemprov Jawa Barat juga membuka kemungkinan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam pembiayaan program perlindungan tersebut. Skema berbagi pembiayaan dapat digunakan untuk memperluas jumlah penerima tanpa seluruh beban ditanggung pemerintah provinsi. Perlindungan yang disiapkan mencakup kebutuhan ketika terjadi kecelakaan kerja, pengobatan, hingga risiko kematian. Dalam kondisi tertentu, keluarga nelayan juga dapat memperoleh manfaat yang membantu keberlanjutan pendidikan anak. Skema tersebut dianggap penting karena pekerjaan di laut memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Cuaca buruk, gelombang tinggi, kerusakan kapal, dan kecelakaan merupakan ancaman yang dapat memengaruhi pendapatan maupun keselamatan nelayan.
Selain perlindungan melalui asuransi, Dedi menempatkan kondisi tempat tinggal sebagai salah satu bagian dari agenda peningkatan kesejahteraan nelayan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan permukiman nelayan pada 2027. Perbaikan rumah dan lingkungan permukiman diharapkan dapat mengurangi sebagian pengeluaran besar keluarga. Pemerintah juga ingin memastikan anak-anak dari keluarga nelayan tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Pelayanan kesehatan menjadi komponen lain yang ingin diperkuat. Dengan kebutuhan dasar yang lebih terlindungi, pendapatan nelayan diharapkan dapat lebih banyak dialokasikan untuk tabungan dan peningkatan ekonomi keluarga.
Persoalan ekonomi nelayan memang tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan konsumsi. Pendapatan mereka dapat berubah secara signifikan karena cuaca, musim ikan, harga hasil tangkapan, biaya bahan bakar, serta kondisi fasilitas pelabuhan. Ketika cuaca buruk berlangsung dalam waktu panjang, nelayan dapat kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan meskipun kebutuhan rumah tangga tetap berjalan. Biaya perawatan kapal dan alat tangkap juga dapat menjadi beban tambahan. Karena itu, kemampuan menabung harus didukung oleh peningkatan produktivitas serta akses terhadap fasilitas ekonomi. Perlindungan sosial menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi risiko ketika pendapatan mengalami penurunan.
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan juga diharapkan memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi nelayan di kawasan Cirebon dan Pantura. Infrastruktur pelabuhan yang lebih memadai dapat membantu proses pendaratan ikan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil tangkapan. Fasilitas yang baik juga dapat mengurangi kehilangan nilai ekonomi setelah ikan dibawa dari laut. Peningkatan rantai pasok menjadi penting agar nelayan memperoleh manfaat lebih besar dari hasil tangkapannya. Pemerintah ingin pembangunan infrastruktur berjalan bersama program perlindungan sosial. Kombinasi keduanya diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Sorotan Dedi mengenai kebiasaan pengeluaran sebagian nelayan Pantura pada akhirnya diarahkan pada upaya membangun ketahanan ekonomi keluarga. Ia menginginkan pendapatan dari hasil melaut tidak seluruhnya habis ketika kondisi tangkapan sedang baik. Tabungan dapat menjadi cadangan ketika nelayan tidak dapat bekerja akibat cuaca, kerusakan kapal, maupun kondisi lainnya. Di sisi lain, pemerintah berupaya mengambil bagian melalui asuransi, perbaikan permukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pendekatan tersebut menunjukkan peningkatan kesejahteraan nelayan membutuhkan perubahan dari sisi perlindungan maupun pengelolaan pendapatan. Dengan dukungan yang lebih kuat, nelayan diharapkan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik ketika menghadapi ketidakpastian pekerjaan di laut.