Jakarta, 14 Mei 2026 – Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan setelah berbagai tautan palsu terkait pendaftaran dan pengecekan penerima bantuan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk program BPNT dan PKH, kembali ramai beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan. Sejumlah tautan mencurigakan diketahui mengatasnamakan pemerintah dengan menawarkan pendaftaran bansos secara cepat dan gratis, padahal faktanya bukan berasal dari kanal resmi. Beberapa situs palsu bahkan meminta pengguna memasukkan data pribadi seperti nama lengkap, nomor identitas, hingga kontak Telegram yang berpotensi disalahgunakan untuk penipuan digital.
Dalam berbagai temuan cek fakta terbaru, sejumlah link palsu menggunakan domain mencurigakan dan tampilan menyerupai situs resmi pemerintah agar terlihat meyakinkan. Salah satu modus yang banyak ditemukan adalah pesan berantai yang menyebut pendaftaran BPNT 2026 dibuka untuk umum dengan syarat mudah dan tanpa biaya administrasi. Padahal, pemerintah menegaskan bahwa proses verifikasi penerima bansos tidak dilakukan melalui tautan acak yang beredar di Facebook, WhatsApp, maupun Telegram.
Pemerintah menegaskan bahwa akses resmi untuk pengecekan bantuan sosial hanya dilakukan melalui situs resmi Kemensos. Masyarakat dapat menggunakan portal berikut untuk memeriksa status penerima bansos secara aman: cekbansos.kemensos.go.id. Selain itu, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang tersedia di toko aplikasi resmi. Informasi resmi pemerintah umumnya menggunakan domain “.go.id”, sehingga masyarakat diminta curiga jika menemukan alamat situs dengan tambahan kata aneh, domain asing, atau tautan singkat yang tidak jelas asal-usulnya.
Pengamat keamanan digital mengingatkan bahwa pelaku penipuan sering memakai kalimat provokatif seperti “bansos cair hari ini”, “klik cepat sebelum ditutup”, atau “daftar sekarang tanpa biaya” untuk memancing korban bertindak terburu-buru. Dalam banyak kasus, korban diminta mengirim data sensitif seperti NIK, OTP, PIN, hingga foto KTP melalui jalur tidak resmi. Pemerintah menegaskan bahwa bantuan sosial resmi tidak pernah meminta biaya administrasi ataupun data rahasia melalui pesan pribadi.
Maraknya penyebaran link palsu BPNT dan PKH menunjukkan pentingnya literasi digital masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas penipuan online. Warga diimbau selalu memverifikasi informasi bansos melalui kanal resmi pemerintah dan tidak mudah percaya pada pesan berantai yang belum jelas sumbernya. Dengan lebih berhati-hati dalam mengakses tautan digital, masyarakat dapat terhindar dari pencurian data pribadi maupun berbagai modus penipuan yang memanfaatkan isu bantuan sosial.