Jakarta, 18 November 2026 – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memaparkan tujuh pokok pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Eddy menegaskan bahwa regulasi ini disusun untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, menyita, dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset menjadi instrumen penting untuk menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun negara. RUU tersebut juga dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui pengaturan prosedur yang jelas, termasuk mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Ketentuan pertama yang dijelaskan Eddy berkaitan dengan ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset. Selain korupsi, aturan tersebut mencakup tindak pidana narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Ketentuan kedua mengatur jenis aset hasil tindak pidana yang dapat menjadi objek perampasan sehingga aparat memiliki dasar hukum dalam menentukan harta yang berkaitan dengan suatu kejahatan. Sementara itu, ketentuan ketiga mengatur hukum acara perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi hambatan dalam pemulihan aset yang selama ini dapat muncul ketika proses penegakan hukum menghadapi kendala prosedural.
Ketentuan keempat dalam RUU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset sekaligus pengawasannya melalui badan khusus yang dibentuk oleh Presiden. Keberadaan badan tersebut diharapkan dapat memastikan aset yang telah dirampas tidak kehilangan nilai akibat pengelolaan yang tidak tepat atau kurangnya pengawasan. Selanjutnya, ketentuan kelima menekankan perlunya pengawasan secara berkala dan akuntabel terhadap seluruh proses perampasan maupun pengelolaan aset. Pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Melalui pengaturan tersebut, pemerintah berupaya membangun mekanisme yang tidak hanya efektif dalam mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.
Adapun ketentuan keenam mengatur penerapan sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi dan ketertelusuran proses administrasi. Sistem digital tersebut diharapkan mendukung pencatatan aset sejak tahap penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan setelah adanya keputusan hukum yang relevan. Ketentuan ketujuh berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan perampasan aset agar seluruh proses dapat dilaksanakan melalui dukungan anggaran yang memiliki dasar hukum. Eddy menekankan bahwa keberhasilan penerapan regulasi tidak hanya ditentukan oleh luasnya jenis tindak pidana yang tercakup, tetapi juga oleh mekanisme pelaksanaan yang memberikan kepastian hukum. Pemerintah berharap seluruh tahapan perampasan aset dapat dilakukan secara adil, terukur, dan mampu mengatasi berbagai hambatan yang selama ini muncul dalam pendekatan penegakan hukum konvensional.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah memperhatikan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ia menilai regulasi tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi korban kejahatan ekonomi, termasuk masyarakat yang mengalami kerugian akibat investasi bodong dan praktik perdagangan saham ilegal, melalui mekanisme pengembalian aset. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, seluruh fraksi di Komisi III bersama pemerintah menyetujui penyelesaian pembahasan tingkat pertama. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna DPR guna memperoleh persetujuan akhir. Pemerintah dan DPR berharap regulasi ini dapat memperkuat pemberantasan korupsi serta kejahatan lainnya, sekaligus memastikan pemulihan aset dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak-hak masyarakat.