Jakarta, 13 November 2026 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan proses uji tuntas atau due diligence terhadap rencana pengalihan saham proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dapat diselesaikan pada Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menata kembali struktur kepemilikan dan kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan pemeriksaan terhadap aspek valuasi saham, kondisi keuangan, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengalihan kepemilikan. Proses tersebut melibatkan sejumlah lembaga negara dan badan usaha yang memiliki hubungan dengan proyek Whoosh. Pemerintah berharap hasil kajian dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang terukur tanpa mengganggu keberlanjutan layanan transportasi kereta cepat.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), Evita menyampaikan bahwa Kemenkeu terus berkoordinasi dengan Badan Pengaturan BUMN, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Kementerian Perhubungan. Koordinasi tersebut difokuskan pada rencana pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). PSBI merupakan konsorsium perusahaan BUMN Indonesia yang memegang 60 persen saham KCIC, sementara 40 persen lainnya dimiliki konsorsium asal China. Pemerintah berencana mengambil alih kepemilikan saham yang selama ini berada dalam penguasaan konsorsium BUMN tersebut. Namun, pelaksanaan pengalihan masih membutuhkan pemeriksaan menyeluruh agar nilai aset, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya dapat dipastikan. Evita menargetkan seluruh proses uji tuntas tersebut selesai sebelum berakhirnya Desember 2026.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi keuangan dan hukum, Kemenkeu juga menyiapkan rancangan peraturan presiden sebagai dasar pelaksanaan pengalihan saham. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan secara paralel dengan proses uji tuntas sehingga hasil pemeriksaan dapat langsung digunakan untuk menyempurnakan ketentuan yang sedang dirancang. Pemerintah ingin memastikan bahwa pengambilalihan kepemilikan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan administratif pada kemudian hari. Dalam proses tersebut, Kemenkeu turut melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk memberikan pendampingan. Keterlibatan kedua lembaga tersebut diperlukan dalam menelaah aspek hukum dan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan keputusan akhir mengenai pengalihan saham Whoosh.
Salah satu persoalan utama yang masih dibahas adalah penanganan kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat yang sebelumnya diperoleh melalui kerja sama dengan China Development Bank (CDB). Pemerintah belum memutuskan apakah diperlukan penyesuaian terhadap jangka waktu pembayaran atau perubahan skema pembiayaan yang telah berjalan. Evita menegaskan bahwa keputusan mengenai kemungkinan restrukturisasi baru dapat ditentukan setelah hasil uji tuntas dan rekomendasi resmi tersedia. Pemerintah juga menyatakan tetap menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan pihak pemberi pinjaman. Karena itu, setiap langkah penataan kewajiban keuangan harus mempertimbangkan ketentuan kontrak, kemampuan pembayaran, dan dampaknya terhadap pengelolaan fiskal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak menimbulkan persoalan baru bagi perusahaan maupun pemerintah.
Proyek Whoosh merupakan salah satu investasi infrastruktur transportasi terbesar di Indonesia dengan nilai pembangunan sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut mencakup pembengkakan biaya proyek atau cost overrun yang mencapai sekitar 1,21 miliar dolar AS dari perencanaan awal. Sebagian besar pembiayaan pembangunan berasal dari pinjaman China Development Bank, sedangkan sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal para pemegang saham. Struktur pendanaan tersebut menyebabkan kewajiban pembayaran utang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Sebelumnya, pemerintah telah membahas berbagai alternatif penyelesaian pembiayaan, termasuk kemungkinan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Namun, keputusan mengenai skema akhir masih harus menunggu hasil evaluasi keuangan dan hukum yang sedang berlangsung.
Kemenkeu menegaskan bahwa penataan kepemilikan dan kewajiban pembiayaan tidak boleh mengganggu operasional Whoosh yang saat ini melayani perjalanan antara Jakarta dan Bandung. Pemerintah ingin memastikan layanan transportasi tetap tersedia bagi masyarakat meskipun proses restrukturisasi perusahaan sedang berjalan. Selain itu, pengelolaan kewajiban keuangan diupayakan tidak memberikan beban langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan bentuk pengalihan saham dan pengaturan pembayaran utang. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur, biaya operasional, serta keberlanjutan investasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, penyelesaian persoalan pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan menjaga kualitas layanan kereta cepat.
Target penyelesaian uji tuntas pada Desember 2026 menjadi tahapan penting dalam menentukan masa depan struktur kepemilikan Whoosh. Apabila pemeriksaan selesai sesuai jadwal, pemerintah dapat menggunakan hasilnya untuk memperkuat rancangan peraturan presiden sekaligus menentukan langkah lanjutan dalam pengelolaan kewajiban pembiayaan. Meski demikian, selesainya uji tuntas tidak secara otomatis berarti seluruh proses pengalihan saham dan restrukturisasi utang telah rampung. Pelaksanaan keputusan tetap membutuhkan penyelesaian administrasi, persetujuan yang diperlukan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan perjanjian pembiayaan. Kemenkeu menyatakan akan menjalankan seluruh tahapan secara hati-hati agar kepentingan negara dan keberlanjutan operasional perusahaan tetap terlindungi. Hasil evaluasi pada akhir tahun nantinya diharapkan memberikan kepastian mengenai arah penataan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam jangka panjang.
PKS dan PKB Buka Suara soal Sosok Cawapres Baru Pengganti Gibran
PKS Serahkan Pilihan Wapres kepada Prabowo, PKB Singgung Nama Muhaimin Iskandar
Jakarta, 13 November 2026 – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan tanggapan terkait munculnya sejumlah nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan mengenai sosok yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto semakin berkembang setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua partai memiliki pandangan berbeda mengenai kemungkinan pengajuan kandidat, tetapi sama-sama menegaskan pentingnya menghormati mekanisme konstitusi. PKS memilih menyerahkan penentuan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo, sedangkan salah satu politikus PKB menyampaikan harapan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut dipertimbangkan. Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon yang akan diajukan presiden kepada MPR.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa partainya tidak berencana mengusulkan nama tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Menurutnya, kewenangan menentukan dua kandidat berada pada Presiden Prabowo sebagaimana diatur dalam konstitusi. PKS menghormati keputusan presiden dan tidak ingin proses pemilihan pengganti Gibran berkembang menjadi persaingan politik yang mengganggu jalannya pemerintahan. Kholid menyampaikan bahwa partainya tidak pernah mengajukan kandidat secara resmi dalam pembahasan tersebut. Sikap itu sekaligus menunjukkan bahwa PKS memilih menunggu keputusan presiden sebelum menentukan langkah politik berikutnya. Partai tersebut berharap proses pergantian kepemimpinan nasional berlangsung tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang menilai komunikasi antara Presiden Prabowo dan partai-partai koalisi merupakan langkah penting dalam menentukan calon wakil presiden. Menurut Mardani, musyawarah dapat membantu menjaga hubungan politik dan mencegah munculnya perdebatan yang tidak diperlukan. Ia menyarankan agar presiden mempertimbangkan pandangan partai-partai pendukung, terutama pihak yang sejak awal terlibat dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo. PKS tidak menetapkan syarat mengenai latar belakang partai atau tokoh yang harus dipilih sebagai pengganti Gibran. Partai tersebut juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik selama proses pengisian jabatan berlangsung.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menyampaikan keinginan agar Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk dalam pertimbangan sebagai calon wakil presiden. Pernyataan tersebut disampaikan ketika dirinya dimintai tanggapan mengenai sosok yang dianggap tepat menggantikan Gibran. Lalu mengakui bahwa PKB tentu memiliki harapan terhadap ketua umumnya sendiri, tetapi keputusan pengajuan calon sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Ia juga menyebut proses komunikasi politik mengenai pengisian jabatan wakil presiden kemungkinan telah berlangsung. Namun, dirinya mengaku belum mengetahui nama-nama yang sedang dipertimbangkan secara resmi. PKB, menurut Lalu, akan tetap menghormati hasil proses konstitusional yang nantinya ditetapkan.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR RI Muhammad Khozin memberikan penjelasan berbeda mengenai kemungkinan pencalonan Muhaimin Iskandar. Khozin menegaskan bahwa internal PKB belum pernah membahas secara resmi usulan agar ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, perhatian partai saat ini lebih diarahkan pada penyelesaian polemik yang berkembang setelah pengunduran diri Gibran. PKB ingin memastikan pemerintahan dapat kembali berfokus pada pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harapan yang disampaikan Lalu Hadrian belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi partai. Dengan demikian, posisi PKB mengenai pengajuan Muhaimin masih perlu dibedakan antara aspirasi politik individu dan keputusan organisasi.
Pembahasan mengenai pengganti Gibran berlangsung berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Dalam aturan tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Proses pemilihan harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan dinyatakan kosong. Ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur tahapan pengajuan calon serta pelaksanaan sidang pemilihan. Presiden dapat melakukan komunikasi dengan partai-partai politik sebelum menentukan kandidat yang akan diajukan. Namun, hasil pembicaraan tersebut tidak secara otomatis mengikat presiden untuk memilih tokoh dari partai tertentu.
Perkembangan bursa calon wakil presiden kini menjadi perhatian karena menyangkut kesinambungan pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Sejumlah partai koalisi telah menyampaikan pandangan masing-masing, sementara proses penentuan kandidat masih menunggu keputusan resmi dari presiden. PKS menegaskan tidak akan mengajukan nama dan memilih menghormati kewenangan Prabowo, sedangkan PKB masih memperlihatkan adanya aspirasi terhadap Muhaimin Iskandar tanpa keputusan formal partai. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi politik masih menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. MPR nantinya memiliki tanggung jawab melaksanakan pemilihan berdasarkan dua nama yang disampaikan presiden sesuai ketentuan konstitusi. Pemerintah dan partai-partai politik diharapkan dapat menjaga kelancaran proses tersebut agar pelaksanaan program nasional tidak terganggu oleh dinamika pergantian kepemimpinan.