Bogor, 5 September 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Pangan memulai proyek percontohan penanaman kedelai seluas 25 hektare di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai langkah memperkuat produksi kedelai nasional. Program tersebut dirancang untuk membangun model pengembangan kedelai yang terintegrasi dari tahap produksi hingga penyerapan hasil panen. Peluncuran proyek dilakukan pada 3 September 2026 di lahan milik TNI Angkatan Laut di Desa Mekarwangi, Kecamatan Cariu. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai salah satu langkah untuk mengurangi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor. Saat ini, sekitar 95 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi melalui pasokan dari luar negeri. Apabila proyek Cariu memberikan hasil sesuai harapan, luas pengembangan ditargetkan meningkat menjadi 100 hektare pada 2027.
Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Kemenko Pangan Gunawan mengatakan proyek tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha. Kemenko Pangan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT Pupuk Indonesia, serta Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia atau Gakoptindo. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena persoalan kedelai nasional tidak hanya berkaitan dengan luas lahan dan proses penanaman. Ketersediaan benih, pupuk, teknologi budidaya, alat pertanian, pembiayaan, hingga kepastian pasar harus berjalan dalam satu ekosistem. Karena itu, proyek Cariu tidak diarahkan sebagai kegiatan penanaman sesaat, melainkan sebagai model yang dapat diuji sebelum dikembangkan lebih luas. Pemerintah berharap pengalaman dari proyek tersebut menghasilkan pola pengembangan yang dapat diterapkan di daerah lain.
Dari sisi produksi, proyek percontohan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana mulai dari benih unggul, pupuk, pestisida, pompa air hingga traktor. Dukungan tersebut disiapkan untuk membantu memastikan proses budidaya dapat berlangsung optimal sekaligus mengidentifikasi kebutuhan teknis yang muncul selama satu siklus produksi. Produktivitas menjadi salah satu aspek yang akan mendapatkan perhatian karena perluasan areal tanam harus diikuti kemampuan menghasilkan kedelai secara efisien. Penggunaan sarana produksi yang tepat juga diharapkan dapat membantu petani memperoleh hasil yang mempunyai kualitas sesuai kebutuhan pasar. Seluruh proses dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan teknologi dan pola budidaya yang paling sesuai dengan kondisi lahan. Hasil pembelajaran dari Cariu nantinya diharapkan menjadi acuan ketika pemerintah memperluas pengembangan kedelai ke wilayah lain.
Pemerintah Kabupaten Bogor menilai Cariu mempunyai potensi untuk menjadi salah satu lokasi pengembangan komoditas kedelai. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor Entis Sutisna menekankan program tersebut tidak boleh berhenti setelah proses penanaman selesai. Pendampingan perlu dilakukan hingga tanaman memasuki masa panen dan hasil produksi mendapatkan akses pasar yang jelas. Kabupaten Bogor memiliki potensi lahan serta sumber daya manusia pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi. Proyek di Cariu sekaligus menjadi kesempatan untuk menguji kesesuaian budidaya kedelai dengan karakteristik wilayah setempat. Jika hasilnya menunjukkan prospek yang baik, model serupa dapat dikembangkan di wilayah lain yang mempunyai kondisi lahan mendukung.
Aspek hilir menjadi perhatian penting karena pemerintah ingin memastikan peningkatan produksi memberikan manfaat ekonomi kepada petani. Hasil panen kedelai dari proyek Cariu direncanakan diserap Gakoptindo sebagai mitra off-taker. Sebagian produksi dapat dikembangkan kembali sebagai sumber benih untuk mendukung perluasan area tanam berikutnya, sementara bagian lainnya dapat digunakan sebagai bahan baku industri tahu dan tempe. Kepastian pembeli sejak awal dinilai penting agar petani mempunyai gambaran mengenai pasar setelah menyelesaikan proses budidaya. Pendekatan tersebut sekaligus berupaya mengatasi persoalan klasik ketika peningkatan produksi tidak selalu diikuti kepastian harga dan penyerapan. Dengan menghubungkan produksi dan pasar, pemerintah ingin membangun rantai pasok kedelai domestik yang lebih berkelanjutan.
Tantangan peningkatan produksi kedelai nasional masih cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi. Produksi kedelai dalam negeri pada 2025 tercatat berada di kisaran 79 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional mencapai sekitar 2,72 juta ton. Kesenjangan yang sangat lebar tersebut membuat kebutuhan industri tahu, tempe, dan produk pangan berbasis kedelai lainnya sebagian besar bergantung pada impor. Pada 2026, kebutuhan kedelai nasional diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 2,79 juta ton. Angkanya diperkirakan terus bertambah hingga mencapai sekitar 3 juta ton pada 2029. Kondisi tersebut membuat peningkatan produksi dalam negeri menjadi agenda jangka panjang yang membutuhkan perluasan lahan sekaligus peningkatan produktivitas.
Tingginya ketergantungan terhadap impor juga membuat rantai pasok kedelai nasional lebih rentan terhadap perkembangan pasar internasional. Perubahan harga global, biaya logistik, nilai tukar, maupun gangguan perdagangan dapat memengaruhi harga bahan baku yang diterima pelaku industri di dalam negeri. Dampaknya dapat dirasakan terutama oleh produsen tahu dan tempe yang menggunakan kedelai dalam jumlah besar setiap hari. Pemerintah karena itu mendorong peningkatan produksi domestik agar terdapat sumber pasokan yang semakin kuat dari dalam negeri. Namun kedelai lokal juga harus mampu bersaing dari sisi produktivitas, kualitas, kontinuitas pasokan, dan keekonomian bagi petani. Proyek percontohan seperti Cariu digunakan untuk mencari pola yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan tersebut secara bersamaan.
Sebelumnya, Kemenko Pangan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat upaya menuju swasembada kedelai. Strategi tersebut mencakup penyediaan lahan, penggunaan benih unggul, kecukupan pupuk, dukungan alat dan mesin pertanian, penguatan irigasi, kesiapan sumber daya manusia, serta akses pembiayaan. Pemerintah juga menempatkan hilirisasi dan kepastian pasar sebagai bagian penting agar peningkatan produksi tidak berhenti di tingkat budidaya. Perlindungan terhadap produksi dalam negeri dari tekanan kedelai impor juga menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan. Seluruh komponen tersebut membutuhkan koordinasi karena kebijakan pada sektor hulu akan berpengaruh terhadap harga dan ketersediaan bahan baku pada sektor hilir. Cariu menjadi salah satu lokasi untuk menerjemahkan pendekatan tersebut ke dalam kegiatan produksi secara langsung.
Keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam proyek tersebut dilakukan melalui pemanfaatan lahan di Desa Mekarwangi secara produktif. Komandan Kodaeral III Laksamana Muda TNI Uki Prasetia menyatakan pemanfaatan lahan menjadi bagian dari dukungan TNI AL terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan. Kolaborasi tersebut juga menunjukkan pengembangan kedelai membutuhkan optimalisasi lahan yang tersedia di luar sentra produksi tradisional. Pemerintah akan melihat efektivitas pemanfaatan lahan tersebut sebelum menentukan skala pengembangan berikutnya. Selain lahan, dukungan infrastruktur seperti jaringan irigasi usaha tani, dam parit, jalan usaha tani, dan fasilitas penampungan hasil juga diperlukan. Infrastruktur yang memadai diharapkan membuat kegiatan produksi dapat berlangsung lebih efisien sekaligus menekan risiko kehilangan hasil.
Kemenko Pangan berharap proyek Cariu dapat berkembang menjadi model pengembangan kedelai nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap produktivitas, kualitas hasil, efektivitas sarana produksi, biaya budidaya, ketersediaan benih, dan penyerapan pasar akan menjadi bagian penting sebelum program diperluas. Target peningkatan lahan dari 25 hektare menjadi 100 hektare pada 2027 menunjukkan proyek tersebut dirancang untuk berkembang secara bertahap berdasarkan hasil pelaksanaan awal. Dalam jangka lebih panjang, model kolaborasi antara pemerintah, TNI, BUMN, pemerintah daerah, petani, koperasi, dan industri diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain yang memiliki potensi kedelai. Perluasan tersebut diperlukan mengingat selisih antara produksi domestik dan kebutuhan nasional masih sangat besar. Melalui penguatan dari hulu hingga hilir, pemerintah menargetkan produksi kedelai dalam negeri dapat meningkat secara bertahap sekaligus memberikan kepastian usaha dan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani.