Jakarta, 4 November 2026 – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengerahkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang kompetensi ke tujuh provinsi yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara akibat paparan asap. Pengerahan tenaga medis menjadi bagian dari upaya pemerintah mengantisipasi peningkatan gangguan kesehatan selama kebakaran berlangsung. Kemenkes juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menangani masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan.
Tenaga kesehatan yang dilibatkan memiliki keahlian berbeda agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Penanganan dampak karhutla tidak hanya membutuhkan dokter dan perawat, tetapi juga tenaga kesehatan masyarakat, petugas kesehatan lingkungan, serta personel yang memiliki kemampuan penanganan kedaruratan. Kolaborasi lintas kompetensi diperlukan karena paparan asap dapat menimbulkan berbagai persoalan kesehatan dengan tingkat keparahan berbeda. Selain memberikan pelayanan medis, petugas juga berperan dalam melakukan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan membantu mempercepat identifikasi kelompok yang membutuhkan penanganan khusus.
Paparan asap karhutla berpotensi meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit kronis. Partikel halus yang terkandung dalam asap dapat masuk ke saluran pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan seseorang. Keluhan yang umum muncul meliputi batuk, sesak napas, iritasi mata, serta rasa tidak nyaman pada tenggorokan. Dalam kondisi tertentu, paparan berkepanjangan dapat memperburuk asma maupun penyakit paru yang sudah diderita sebelumnya. Oleh karena itu, pemeriksaan dini dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam penanganan dampak karhutla.
Kemenkes juga mendorong penguatan koordinasi dengan dinas kesehatan daerah, rumah sakit, dan puskesmas untuk memastikan pelayanan tetap berjalan selama situasi darurat. Fasilitas kesehatan perlu mempersiapkan tenaga, obat-obatan, serta peralatan pendukung sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Pemantauan jumlah pasien dengan gangguan pernapasan dapat membantu pemerintah mengetahui perkembangan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Informasi tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan tambahan tenaga medis dan logistik kesehatan. Dengan koordinasi yang terarah, pelayanan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan utama.
Selain penanganan medis, upaya pencegahan menjadi perhatian penting dalam melindungi masyarakat dari paparan asap. Warga di wilayah terdampak dianjurkan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang mampu menyaring partikel halus apabila harus beraktivitas di luar rumah. Menjaga kualitas udara dalam ruangan juga diperlukan, terutama bagi keluarga yang memiliki anggota dengan kondisi kesehatan rentan. Masyarakat yang mengalami sesak napas berat atau keluhan yang semakin memburuk disarankan segera mencari pertolongan medis. Edukasi kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak karhutla terhadap kehidupan sehari-hari.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor karena persoalan yang ditimbulkan tidak terbatas pada kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan juga dapat mengganggu kegiatan pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama instansi terkait memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengendalian kebakaran dan memberikan perlindungan kepada warga. Sementara itu, tenaga kesehatan berperan memastikan dampak paparan asap dapat ditangani sedini mungkin. Sinergi antara penanggulangan kebakaran dan pelayanan kesehatan menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko yang dihadapi masyarakat.
Pengerahan tenaga kesehatan lintas kompetensi ke tujuh provinsi menunjukkan upaya Kemenkes memperkuat respons terhadap ancaman kesehatan akibat karhutla. Keberhasilan langkah tersebut akan bergantung pada ketepatan penempatan personel, ketersediaan fasilitas medis, dan kelancaran koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemantauan kondisi kesehatan masyarakat perlu terus dilakukan selama kebakaran dan paparan asap masih berlangsung. Pemerintah juga diharapkan memastikan kelompok rentan memperoleh akses pelayanan yang memadai tanpa mengalami hambatan berarti. Melalui penanganan terpadu, dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kejadian serupa.